Dampak Efisiensi Anggaran, Disperkim Pastikan Pembangunan Jalan Lingkungan Ditiadakan

Dampak Efisiensi Anggaran, Disperkim Pastikan Pembangunan Jalan Lingkungan Ditiadakan (Dok. Istimewah)

JAMBI – Akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Batang Hari terpaksa meniadakan sementara program pembangunan jalan lingkungan. Dampak dari kebijakan tersebut membuat sejumlah rencana infrastruktur tahun 2025 harus ditunda hingga tahun anggaran berikutnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Batang Hari, Abdul Shomad, mengatakan bahwa usulan pembangunan jalan lingkungan sebenarnya telah diajukan sejak tahun 2024 dan kembali diusulkan pada tahun 2025. Namun, program tersebut harus dibatalkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Baca juga: Kasus Penyelundupan Narkoba di Lapas II A Jambi, Polisi Tetapkan 1 Orang DPO

“Program pembangunan jalan lingkungan tahun ini terpaksa ditiadakan karena adanya efisiensi anggaran. Meski begitu, kami akan kembali mengusulkan program ini untuk direalisasikan pada tahun 2026 mendatang,” ujar Abdul Shomad, Kepala Disperkim Batang Hari, Selasa, (28/10/2025).

Abdul Shomad menjelaskan, jalan lingkungan memiliki peran penting dalam menunjang akses masyarakat di kawasan permukiman. Karena itu, pihaknya berharap program tersebut dapat segera kembali dianggarkan demi mendukung peningkatan infrastruktur dasar di daerah.

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Puluhan Kelompok Tani di Tebo Terima Bantuan Alsintan

Ia juga menegaskan, pihak Disperkim tetap melakukan pendataan dan perencanaan menyeluruh terhadap kebutuhan pembangunan jalan lingkungan di seluruh wilayah Batang Hari, agar saat anggaran kembali tersedia, pelaksanaan dapat dilakukan secara optimal.

Menurut data Disperkim Batang Hari, saat ini tercatat sedikitnya 900 ruas jalan lingkungan yang sangat membutuhkan pembangunan. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah seiring meningkatnya pembangunan perumahan dan permukiman baru di sejumlah kecamatan.

Baca juga: 90 Persen Dana Desa Tahap II di Tanjab Barat Sudah Cair, Lima Desa Masih Proses Pencairan

“Kebutuhan pembangunan jalan lingkungan ini sangat mendesak, apalagi perkembangan kawasan permukiman terus meningkat setiap tahun. Karena itu, kami berharap dukungan pemerintah pusat agar program ini bisa segera direalisasikan kembali,” tambahnya.

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Batang Hari berupaya untuk tetap menjaga prioritas pembangunan lain yang bersifat mendesak, sembari mempersiapkan langkah strategis agar program infrastruktur yang tertunda bisa dilanjutkan pada tahun 2026.