Belanja Negara Meningkat, Ekonomi Jambi Tumbuh 4,55%

Gambar ilustrasi (Dok. AI)

JAMBI - Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan meningkatnya tekanan geopolitik, pelaksanaan APBN di Provinsi Jambi hingga 31 Mei 2025 menunjukkan peran strategisnya sebagai penyangga ekonomi. APBN terbukti efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi daerah meski pendapatan mengalami tekanan.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Ahmar Rudi, mengungkapkan bahwa penerimaan negara hingga akhir Mei mencapai Rp2,06 triliun, mengalami penurunan 30,37% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati demikian, penerimaan pajak bruto tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,62%, didorong oleh aktivitas sektor perdagangan serta jasa keuangan dan asuransi.

"APBN adalah instrumen vital untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terlebih di tengah tekanan dari luar negeri," ujar Ahmar Rudi.

Baca juga: Lezatnya Warisan Rasa dari Jambi: Tempoyak Ikan Patin yang Bikin Ketagihan!

Di sektor kepabeanan dan cukai, kinerja ekspor kelapa sawit mendorong penerimaan melampaui target, mencapai 139,56%. Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi telah mencapai Rp373,67 miliar atau 61,73% dari target, dengan kontribusi utama dari layanan pendidikan dan fasilitas kesehatan milik pemerintah. 

Sementara itu, total belanja negara yang telah disalurkan ke Provinsi Jambi mencapai Rp7,63 triliun. Meskipun belanja modal mengalami penurunan akibat efisiensi dan penyesuaian prioritas anggaran, belanja pegawai dan sosial justru meningkat, menunjukkan komitmen APBN terhadap peran distribusi dan perlindungan sosial.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga telah tersalurkan sebesar Rp5,77 triliun, atau setara dengan 36,89% dari target tahunan. Kabupaten Tebo menjadi yang tertinggi dalam realisasi TKDD, yakni sebesar 42,55%.

Dalam mendukung sektor usaha kecil, pemerintah terus mendorong pembiayaan UMKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga Mei 2025, penyaluran KUR di Jambi mencapai Rp2,94 triliun kepada 36.159 pelaku usaha, didominasi oleh sektor pertanian.

Baca juga: Pemkab Tanjab Barat Setop Izin Baru Alfamart dan Indomaret, Dorong UMKM Lokal Naik Kelas

Penyaluran UMi bahkan tumbuh 68,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,55% (yoy). APBN tetap menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan jangka panjang melalui pengelolaan anggaran yang disiplin, transparan, dan responsif.

Sebagai bentuk kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal nasional, pemerintah pusat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

"Perwakilan Kemenkeu di Jambi akan terus berkomitmen mengawal pelaksanaan APBN agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat," tutup Ahmar.