Penasehat Hukum Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Perusahaan di Kota Jambi

Penasehat Hukum Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Perusahaan di Kota Jambi (Dok. Istimewah)

JAMBI — Menyusul laporan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di salah satu perusahaan di Kota Jambi, perhatian kini tertuju pada upaya pengawasan dari pemerintah. Kasus ini melibatkan perusahaan PO Ratu Intan Jambi yang dituding melakukan pelanggaran hak pekerja.

Penasehat hukum korban, Ibnu Kholdun, menegaskan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan yang ketat. 

“Kami mendesak pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan agar hak-hak pekerja tidak terabaikan,” ujarnya. Rabu, (29/10/2025).

Baca juga: 30 Unit Sepeda Motor Diamankan Polisi Akibat Balap Liar di Sarolangun

Dalam laporan yang disampaikan mantan karyawan, disebutkan bahwa mereka menerima upah di bawah standar UMR dan mengalami jam kerja yang melebihi ketentuan tanpa dibayar lembur. Dugaan pelanggaran ini memicu perhatian serius dari Disnaker Provinsi Jambi.

Ibnu Kholdun juga mendorong agar Wali Kota Jambi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan ketenagakerjaan dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Baca juga: Pemkot Jambi Luncurkan Aplikasi SIPOLAR untuk Perketat Pengawasan BBM Subsidi

Satgas tersebut nantinya diharapkan bisa memantau kondisi kerja di lapangan secara langsung. Selain itu, pemerintah dapat memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

Ibnu menekankan bahwa pengawasan tidak hanya sebatas administratif. Ia berharap pengawasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada sektor informal, agar setiap pekerja mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang sesuai aturan.

Baca juga: Perkiraan Cuaca Jambi Sepekan ke Depan: Cerah Berawan, Waspadai Potensi Karhutla

Disnaker Provinsi Jambi hingga saat ini masih menindaklanjuti laporan tersebut dan berjanji akan melakukan pengecekan serta audit internal di perusahaan terkait. Langkah ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan pekerja dan publik.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan pembentukan Satgas, diharapkan hak-hak pekerja di Kota Jambi dapat lebih terlindungi dan kasus pelanggaran ketenagakerjaan dapat diminimalisir di masa mendatang.