JAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat upaya pengawasan dan pengelolaan kawasan hutan dengan memastikan seluruh kabupaten kini telah memiliki Kelompok Pengelola Kawasan (KPK). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mengoptimalkan pengawasan di lapangan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Andri Yushar Andria, mengatakan saat ini terdapat 11 KPK yang tersebar di seluruh kabupaten, termasuk Kabupaten Kerinci. Menurutnya, beberapa daerah bahkan menambah unit KPK karena cakupan kawasan hutan yang cukup luas.
“Beberapa wilayah kita tambah dua unit, seperti Kabupaten Tebo yang memiliki KPK Tebo Barat dan Tebo Timur,” ujarnya. Minggu, (30/11/2025).
Baca juga: POLRES TANJAB BARAT TANAM 150 BIBIT BUAH-BUAHAN PEDULI LINGKUNGAN
Pembentukan KPK ini menjadi langkah strategis setelah kewenangan penyelenggaraan kehutanan berpindah dari kabupaten ke pemerintah provinsi. Perubahan kewenangan tersebut membuat dinas kehutanan di tingkat kabupaten tidak lagi beroperasi, sehingga dibutuhkan struktur baru untuk memastikan pengawasan tetap berjalan.
Untuk mengisi kekosongan fungsi teknis di lapangan, Pemprov Jambi juga membentuk Penyuluh Kehutanan Daerah (PKD) atau PPD. Mereka bertugas menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pengawasan, perlindungan hutan, serta pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Baca juga: MARAK PENCURIAN MOTOR, KAPOLRESTA JAMBI IMBAU WARGA PERKETAT KEAMANAN KENDARAAN
Andri menjelaskan bahwa keberadaan PKD sangat membantu menjaga efektivitas pengelolaan hutan di daerah.
“PKD ini menjadi ujung tombak kami dalam mengawasi dan melindungi kawasan hutan, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat,” katanya.
Dengan adanya KPK dan PKD di semua kabupaten, ia berharap tata kelola kehutanan di Jambi semakin kuat dan terstruktur. Pengawasan yang lebih merata di seluruh wilayah diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran maupun kerusakan hutan.
Baca juga: KEJARI JAMBI TERIMA TAHAP II, DUA TERSANGKA KORUPSI KREDIT PT. PAL
Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga diyakini akan semakin efektif. Penguatan koordinasi dianggap penting untuk memastikan upaya perlindungan hutan berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
“Langkah ini kami harapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan, meningkatkan efektivitas koordinasi, dan menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Jambi,” tutup Andri.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
