Warga Aur Kenali dan Mendalo Laut Demo Desak Hentikan Aktivitas PT SAS yang Timbun Rawa

Warga Aur Kenali dan Mendalo Laut Demo Desak Hentikan Aktivitas PT SAS yang Timbun Rawa (Dok. Istimewa)

JAMBI - Penolakan terhadap aktivitas PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) yang diduga melakukan penimbunan rawa untuk pembangunan stockpile batu bara di kawasan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, kembali memanas. Puluhan warga dari RT 03 Aur Kenali bersama masyarakat Desa Mendalo Laut, Kabupaten Muaro Jambi, kembali turun ke jalan menggelar aksi protes, Senin (7/7/2025).

Aksi ini merupakan bentuk kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan. Saat ini, alat berat milik PT SAS sudah mulai beroperasi di sekitar permukiman warga untuk membuka jalan dan menimbun area rawa yang selama ini berfungsi sebagai kawasan resapan air.

“Rawa ini selama puluhan tahun jadi tempat resapan air. Kalau ditimbun, kami yakin banjir akan makin parah di musim hujan,” ujar Mahfuddin, Ketua RT 03 Aur Kenali saat ditemui di lokasi aksi.

Baca juga: Truk Tabrak Pembatas Jalan hingga Hancur di Muara Bulian, Warga: Jalan Sini Gelap

Menurut Mahfuddin, wilayah Aur Kenali memiliki kontur tanah yang cenderung rendah dan rawan tergenang air. Penimbunan lahan rawa oleh perusahaan dinilai tidak hanya menghilangkan daerah serapan, tetapi juga secara langsung mengancam keselamatan lingkungan serta tempat tinggal warga sekitar.

“Sudah sering kami sampaikan ke pemerintah, tapi aktivitas ini tetap jalan terus. Kalau terus dibiarkan, kami yang jadi korban,” tegas Mahfuddin.

Baca juga: Petugas Lapas Kelas II A Jambi Gagalkan Percobaan Penyelundupan Narkoba ke Dalam Lapas Oleh Pengunjung

Warga mendesak Pemerintah Kota Jambi serta instansi terkait segera menghentikan seluruh aktivitas PT SAS, yang mereka nilai membahayakan lingkungan dan masa depan warga.

Dalam aksinya, massa juga membawa spanduk serta poster penolakan, sambil meneriakkan tuntutan agar penimbunan rawa segera dihentikan sebelum dampaknya semakin luas.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah terkait tuntutan warga tersebut.